Wednesday, July 18, 2007

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI
Hidayat Nur Wahid, Rabu, 17 Agustus 2005


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI SEBAGAI PEMEGANG PERAN STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

Setengah abad sudah, umur perjuangan komunitas keluarga besar bangsa-bangsa se-Asia-Afrika, jika kita menghitungnya sejak pertama kali mereka berkumpul di Bandung dalam tajuk Konferensi Asia-Afrika I tahun 1955.

Kurun waktu yang panjang itu, telah banyak memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara yang tergabung di dalamnya.

Paling tidak, berarti kita telah memiliki wadah untuk memperjuangkan implementasi prinsip universalitas dalam masyarakat madani, melalui kerja sama-kerja sama internasional, meski baru pada lingkup Asia-Afrika.

Asia-Afrika merupakan wilayah potensial tempat lahirnya masyarakat berkarakter madani, mengingat bahwa pemeluk Islam dunia sebagian besar berada di negara-negara di Asia-Afrika.

Selain itu, adanya persamaan semangat untuk bangkit dari kultur inferior sebagai dampak dari negeri yang pernah terjajah, memudahkan negara-negara di Asia-Arika untuk duduk satu meja.

Pembahasan masyarakat madani (civil society), secara singkat dapat diartikan sebagai, pertama, beragam institusi dari keluarga sampai kelompok perkumpulan yang diposisikan berlawanan dengan negara (Hefner 1998).

Ia juga bisa berarti suatu keberadaban (civility) atau kesalehan madani (civic virtues).

Dalam pengertian pertama, civil society bersifat deskriptif; sedang dalam pengertian kedua ia bersifat normatif, dalam artian fokus perhatian dititikberatkan pada norma yang menjadi fundamen masyarakat dan mengatur tata kehidupannya.

Yang jelas keberadaan civil society sering dihubungkan dengan demokrasi.

Karena itu konsep civil society mempunyai pertalian erat dengan konsep lain seperti kewarganegaraan, demokrasi, konstitusionalisme, kapital sosial, hingga pemilikan pribadi (Kumar 2000).

Anwar Ibrahim mendefinisikan masyarakat madani: �a flourishing of social intermediaries between the family and the state, a social order founded upon moral rules rather than individual fancy, a governance based on popular participation rather than elitist imposition, rule of law instead of human capriciousness, respect for individual freedom and the freedom of expression within the bounds of morality and decency.�

Anwar mengenalkan masyarakat madani sebagai suatu konsep institusi-institusi modern dan progresif, yang diposisikan sebagai yang-lain dari negara, dan berada dalam naungan kerangka etika Islam.

Tidak ada masa yang paling berharga bagi manusia secara individu ataupun secara kolektif termasuk suatu bangsa kecuali masa depannya. Masa lalu menjadi pijakan bagi manusia atau bangsa menapaki masa kininya demi merekayasa masa depannya yang lebih baik.

Dalam konteks masa depan Indonesia sebagai bangsa hendaknya ada beberapa upaya serius yang hendaknya dilakukan ke depan.

Pertama, mereorientasi paradigma yang selama ini dianut oleh kebanyakan pihak yang terkesan memarginalkan agama dari domain politik.

Alasan klasik yang umum yang terungkap bahwa politik itu kotor sementara agama adalah wilayah suci dan sacral sehingga bila agama dibawa dalam ranah politik maka hal itu idektik dengan menodai kesucian dan sakralitas agama.

Paradigma ini yang kemudian melegitimasi praktik-praktik politik orde-orde masa lalu yang terbukti menyeret gerbong raksasa Indonesia menuju krisis multidimensional yang tidak berkesudahan dewasa ini. Hal itu terjadi karena paradigma politik Orde Lama dan Orde Baru yang ada cenderung mempersepsikan politik sebagai entitas politik murni.

Negara dianggap sebagai legalitas dan kekuasaan. Politik bagi mereka adalah cara mencapai legalitas dan kekuasaan, partai politik adalah kendaraannya, kepentingan adalah misinya, dan jabatan adalah prestise dan kehormatan.

Oleh karenanya, kata kunci komunikasi politik dua orde tersebut adalah persaingan, pengendalian, rekayasa dan politik belah-bambu.

Kedua, mereorientasi politik pembangunan bangsa yang selama ini mengedepankan pertumbuhan. Kita tidak anti pertumbuhan yang merupakan hal natural dan menjadi hal yang inheren dalam setiap entitas yang hidup. Tapi persoalannya kemudian pertumbuhan tersebut cenderung memberi ruang tidak proporsional kepada mereka yang sudah relatif established untuk bermain dalam berbagai sektor, terutama sektor ekonomi.

Sementara kelompok yang unestablished tidak mendapat porsi yang fair yang memungkinkan mereka tumbuh dengan baik dan menjadi besar. Di sini pertumbuhan yang ditarget pemerintahan masa lalu dianggp gagal menobatkan pertumbuhan sebagai sebuah instrumen yang dapat mewujudkan pemerataan di tengah masyarakat. Yang terjadi justru disparitas sosial yang terus melebar.

Ketiga, menata ulang pemerintahan agar struktur yang ada lebih ramping, efisien dan efektif. Pemerintah hendaknya mendorong terus departemen-departemen yang produktif dan strategis untuk bekerja secara lebih baik. Di samping itu harus ada upaya untuk mengkaji ulang eksistensi departemen-departemen yang tidak produktif agar tidak hanya menjadi institusi yang menguras anggaran negara.

Keempat, menjadikan negara sebagai daulat al-hadharah (state of civilization) dan daulat al-Risalah (state of mission). Dalam konteks negara yang demikian maka pembangunan menjadi hal yang inherent dari dinamika internal negara tersebut. Negara berfungsi mengeksplorasi segala potensi bangsa dan tanah airnya untuk mencapai peradaban yang akan dibangun sehingga yang terpenting dari setiap individu warga negara yang ada adalah perannya dan bukan jabatan. Jabatan merupakan beban dan tanggung jawab, bukan penghormatan apalagi sarana untuk meraih kesenangan. Nilai bagi setiap orang adalah karyanya. Dan negara bukan lembaga kekuasaan tetapi lembaga pelayanan.

Bahan bagi terciptanya masyarakat madani memang sudah ada dalam ajaran-ajaran Islam, �It is altogether ironical that while Islam provides all the values and impetus for the successful establishment and sustenance for civil society, yet it is like a mirage among us.� Esposito (2003) mengamini pendapat Anwar Ibrahim ini dengan menunjukkan fakta sejarah banyaknya institusi-institusi yang menjadi perantara antara penguasa dan rakyat, antara negara dan khalayak. Bentuknya bisa berupa wakaf yang menyokong universitas, rumah sakit, dan kegiatan amal sosial.

Syariah juga menyediakan mekanisme keberadaan ulama dan madrasah yang tak berikatan dengan negara. Namun sering sumber daya ini diabaikan dan kadang sampai perlu dihancurkan, sehingga Anwar melihat bahwa, � our failure today is not only to establish civil society but more importantly also because we have not begun to address this fundamental issue.

Anwar meyakini bahwa �many if not all of the problems afflicting the people of these continents -- mass poverty, inhumane living conditions, economic backwardness -- have their origin in the absence of civil society. Symptomatic of such an absence is the denial of basic rights, corruption, squandering of the nation\'s wealth, moral decadence, abuse of power, the marginalization of women, injustice, just to name a few.�

Karenanya, �Perhaps the greatest challenge in our time for Muslim societies, and other societies in Asia and Africa, is the establishment of a civil society.� Kemungkinan mendirikan masyarakat madani lebih besar probabilitasnya di negara-negara tempat etika dan moralitas adalah bagian dari perikehidupan masyarakat itu sendiri, tempat masyarakat sudah terbiasa dengan kehidupan civil society yang menuntut pluralisme, multikulturalisme, toleransi tinggi dan sebagainya, �The diversity and constant interaction of people from different cultural, religious and ethnic backgrounds has fostered close interdependence. It is no exaggeration to say that this is a living convivencia - a situation quite reminiscent of the golden age of Muslim Spain, where Christians, Jews and Muslims lived in peaceful harmonious coexistence. If that golden age could give birth to great intellectual flowerings, it is therefore not impossible that our own present convivencia, if properly nurtured, through cross fertilization of ideas, will herald the coming of an Asian Renaissance. Indeed, as Muslims and as Southeast Asians, we cherish this heritage of cultural and religious diversity. This \"living together\" would not be possible without mutual tolerance, mutual respect, and being moderate and pragmatic in the conduct of our affairs�

Rumpun Melayu adalah mereka yang dianggap mampu melakukan program besar ini dibawah panji Asian Renaissance: �True, Southeast Asian Muslims are not without their share of problems. But what differentiates them from their brethren in other parts of the world is their sense of priorities. The proponents of the imposition of Muslim laws or the establishment of an Islamic state are confined to the periphery. Southeast Asian Muslims prefer to concentrate on the task of ensuring economic growth and eradicating poverty, instead of amputating the limbs of thieves. They would rather strive to improve the welfare of the women and children in their midst, than spend their days elaborately defining the nature and institutions of the ideal Islamic State. They do not believe it would make one less of a Muslim to promote economic growth, to master the information revolution, and to demand justice for women. Nor do they believe it would strengthen one�s commitment to religion by instilling anxiety among people of other faiths.� Muslim Melayu yang kini adalah bagian dari Asia yang �is poised to rise again, but it will not be the same old Asia. It is an Asia that has been further enriched with the encounter with modern science, technology and modern political and civil institutions.�

Dengan kata lain sebuah bangsa yang tak lagi meributkan perbedaan remeh antara Barat dan Timur atau Barat dengan Islam, tapi satu rumpun dengan melalui kegigihannya dalam belajar berhasil mengambil apa-apa penting bagi kepentingannya sambil tetap memegang teguh identitasnya.

Meski umat muslim menjadi mayoritas di Indonesia, kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap semangat untuk menghidupkan kembali ruh masyarakat madani, ternyata muncul dari segelintir umat muslim sendiri.

Dalam kaca mata positif, fenomena ini justru menyadarkan para da�i dan ulama, bahwa ternyata masih ada pemeluk Islam yang membutuhkan pencerahan terhadap wacana dan cita-cita masyarakat madani.

Dalam konteks bangsa Indonesia, cita-cita masyarakat madani sebenarnya sama dengan cita-cita bangsa Indonesia. Yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara kuat, yang dapat membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia.

Karena hanya denganya bangsa ini akan menjadi kontributor peradaban manusia. Dan bumi Indonesia akan menjelma menjadi taman kehidupan yang tentram dan damai, seperti sebuah negeri yang dilukiskan Al-Quran sebagai � Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur (negeri yang makmur dan Tuhan Yang Maha Pengampun)�

Pengertian pemberdayaan masyarakat madani perlu terus ditingkatkan dan mendapat perhatian sungguh-sungguh dari setiap penyelenggara negara. Bahkan untuk menjamin peradaban bangsa di masa depan, ketiga wilayah (domain) negara (state), masyarakat (civil society) dan pasar (market) itu sama-sama harus dikembangkan keberdayaanya dalam hubungan yang fungsional, sinergis dan seimbang.

Karenanya, meski pengertian-pengertian yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat madani itu belum mengkristal sebagai pendapat umum dan kesadaran kolektif rakyat, namun doktrin masyarakat madani kiranya perlu terus dikembangkan sejalan dengan gelombang demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Momentum KAA 50 tahun silam telah secara kuat menyiratkan gelombang demokratisasi ini bagi komunitas di negara bangsa di Asia dan Afrika.

Sebagai konsekuensinya, negara seyogianya tidak mencampuri (interventionist) terlalu jauh ke dalam mekanisme pasar dan demikian pula dalam domain publik (society). Dengan kata lain, paham �welfare state� yang memberikan pembenaran konseptual terhadap kecendurangan interventionisme negara, hendaklah dibatasi sebagaimana mestinya.

Pada galibnya, ini sudah tercermin dalam rumusan UUD negara kita, yang disatu segi perlu mengadopsikan gagasan �welfare state� dan paham demokrasi ekonomi ke dalamnya . Tetapi, di segi yang lain, jangan sampai hanyut dengan menentukan hal-hal yang seharusnya merupakan domain publik dan domain pasar diatur oleh negara.

Penting untuk disadari bahwa institusi negara dibentuk, tidak dengan maksud untuk mengambil alih fungsi fungsi yang secara alamiah dapat dikerjakan sendiri secara lebih efektif dan efisien oleh istitusi masyarakat. Institusi negara dibentuk justru dengan maksud untuk makin mendorong tumbuh dan berkembangnya peradaban bangsa Indonesia, sesuai dengan cita dan citra masyarakat madani yang maju,mandiri, sejahtera lahir batin, demokratis dan berkeadilan.

Maka tidaklah berlebihan jika UUD kita diharapkan dapat berfungsi efektif sebagai sarana pembaruan (tool of reformation) secara bertahap tetapi berkesinambungan dalam rangka perekayaan (constitutional engineering) ke arah perwujudan cita-cita masyarakat madani itu.

Diatas semua pembaruan yang didasari konstitusi dan hukum, pondasi moralitas spiritual manusialah yang menentukan kebebasan hakikinya, sebagaimana dikatakan Judge Learned Hand: �I often wonder whether we do not rest our hopes too much upon constitutions, upon laws and courts. These are false hopes; believe me these are false hopes. Liberty lies in the hearts of man; when it dies there, no constitution, no law, no court can save it...�.

Sekali lagi, keberadaan momentum setengah abad KAA di Bandung ini hendaknya makin memperkuat moralitas pentingnya pemberdayaan masyarakat madani sebagai pemegang peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan seperti teracantum dalam mukadimah di awal kutipan dari The Ten Commitments, Copenhagen Declaration and Programme of Action, World Summit for Social Development, 1995.

Akhirnya, alangkah baiknya jika semua pihak dapat memaksimalkan momentum ini untuk mengambil hikmah dalam perjalanan pahit getir upaya pengejewantahan Dasa Sila Bandung yang telah dilahirkan lima dekade silam, sehingga bangsa Asia dan Afrika tetap selalu bijak dalam melangkah ke depan.

No comments: